Personel Seksi Hukum (Sikum) Polres Batu Bara mengikuti sidang praperadilan Nomor 15/Pid.Pra./2026/PN-Kis di Pengadilan Negeri Kisaran, Senin (9/11/2026), sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Kartika tersebut, hakim tunggal membacakan putusan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Thomson Saragi terhadap Kepala Kepolisian Sektor Medang Deras selaku termohon.
Dalam perkara tersebut, pemohon mempersoalkan sah atau tidaknya upaya paksa berupa penetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/32/V/2026/Reskrim tanggal 11 Mei 2026 terkait dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sidang menghadirkan pihak pemohon yang didampingi kuasa hukumnya, sementara pihak termohon diwakili oleh tim kuasa hukum dari Polri, termasuk personel Sikum Polres Batu Bara.
Perkara tersebut berawal dari peristiwa pada Minggu, 15 Februari 2026, di Dusun Sei Priuk, Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Saat itu, korban bersama sejumlah rekannya sedang menjaga kebun kelapa sawit dan mendapati adanya aktivitas alat berat berupa excavator yang melakukan penggalian tanah serta menutup aliran parit perkebunan.
Dalam peristiwa tersebut, terjadi perselisihan antara korban dan Thomson Saragi. Berdasarkan kronologi pengaduan, Thomson Saragi diduga mengacungkan sebilah parang dan menyampaikan perkataan yang membuat korban merasa terancam. Atas kejadian itu, korban kemudian membuat pengaduan ke Polsek Medang Deras untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah melalui rangkaian persidangan, hakim tunggal membacakan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta menetapkan tindakan termohon sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga menetapkan biaya perkara nihil.
Putusan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Batu Bara melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Polres Batu Bara berkomitmen untuk terus menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel serta menghormati setiap proses peradilan.
Seluruh rangkaian sidang praperadilan berlangsung dengan tertib dan lancar.
